Blitar – Penangguhan penyerahan mobil dinas untuk 22 kepala desa sebagai hadiah pemenang lomba dilakukan oleh kepala dinas DPMD Drs. Mujianto, gagal diserahkan hari ini Senin (07/12/20) ini dilakukan setelah mendapat protes dari Lembaga Jaring Investigasi Kejahatan Aparat (JIHAT) Blitar.
Diberitakan media ini sebelumnya bahwa Joko Trisno Mudiyanto mengancam akan melakukan pengerahan massa bila Pemkab Blitar melalui Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Desa nekat meluncurkan kendaraan warna silver jenis Grand Max ke sejumlah 22 kepala desa yang dikemas sebagai hadiah lomba.
Ini salinan surat pernyataan yang dikirim melalui WPS Aplikasi dengan nomor surat 414/686/409.119.4/ 2020.
Kepada
Yth. Saudara : Kepala OPD se Kabupaten Blitar.
Perihal :Penundaan
kegiatan
Upacara Penyerahan
Hadiah oleh Bapak Bupati
Blitar kepada Pemenang
Lomba Desa dan
Kelurahan TA 2020
Selanjutnya dalam surat Kepala DPMD menyatakan
Merujuk :
1. Surat Undangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blitar Nomor : 414/644/409.119.4/2020 tertanggal
2 Desember 2020 perihal undangan;
2. Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor
420/K.JI-03/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 perihal
Himbauan.
3. Disposisi dari Bapak Bupati Blitar
Maka pelaksanaan kegiatan Upacara Penyerahan Hadiah oleh Bapak
Bupati Blitar kepada Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan TA 2020,
DITUNDA sampai ada informasi lebih lanjut.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan atas cap stempel dan tanda tangan Mujianto.
Dengan dikeluarkanya surat pembatalan tersebut, Bupati Blitar Drs. Rijanto yang juga berkompetisi sebagai calon Bupati Blitar yang di usung Petahana tak ingin terjerumus kampanye hitam, itu pula dilakukan setelah Bawaslu berkirim surat ke Bupati.
Ketua Bawaslu Abdul Hakam Sholahudin dikonfirmasi media ini sebelumnya mengatakan,” Saya menerima pengaduan dari Ketua LSM JIHAT, yang intinya peringatan akan ada penyerahan mobil dinas kades pada hari Senin (07/12/20), atas informasi itu saya langsung kirim surat agar hal itu ditunda dulu,”kata Hakam.
Menanggapi soal mobil dinas kepala desa Sutoyo anggota DPRD Kabupaten Blitar dari fraksi PKS mengatakan ” Sejak awal saya ndak setuju degan pengadaan mobil dinas yang mana kondisi kita masih susah karena wabah corona. Apalagi juga mau pilkada, maka wajar jika ada yang protes kalo diberikan sebelum pelaksanaan pemilu,aku mendukung itu,”kata Sutoyo (07/12/20)
Dilain pihak kepala DPMD dikonfirmasi media ini lewat pesan singkat WA nya terkait surat pembatalan apakah benar pihaknya telah mengeluarkan surat pembatalan, hingga berita ini diturunkan, Mujianto belum membalas. (za)
