Blitar – Puluhan tenaga pengajar Madrasah se Kabupaten Blitar melalui perwakilannya mendatangi kantor wakil rakyat DPRD di Kanigoro, mereka menyampaikan perihal pengelolaan dana BOS yang terkesan kurang transparan, insentif yang diterimakan kepada mereka selama 2 bulan terahir tidak sama seperti bulan – bulan sebelumnya, gaji dikurangi 50%.
M. Fahrurudin, S.Hum, Ketua Ikatan Guru Inpasing Nusantara Kabupaten Blitar, di kantor DPRD (25/11/20) kepada para awak media mengatakan, guru yang berada dibawah naungan Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, pihaknya merasakan kesedihanya saat bertemu dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, terkait penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hanya diberikan separohnya saja. Para guru non PNS ini juga berharap karena gaji merupakan nafas kehidupannya, agar kemenag Kabupaten Blitar lebih bijak.
“Kami memang sangat mengeluh atas potongan itu, teman – teman sebagai guru yang berada di bawah naungan Kemenag terutama yang non PNS, 2 bulan ini gaji guru dari BOS terpotong 50%,sehingga nasib kami akan hancur mas,”ungkapnya Rabu,25/11/2020.
Sementara itu Ketua Komisi.IV Sugeng Suroso saat itu menyampaikan, sebenarnya para guru Madrasah ini hirarki nya dibawah Kemenag, yang secara otomatis menjadi kewenangan DPR-RI bila ada persoalan, namun karena kami merupakan sistem dan wakil rakyat yang ada di Kabupaten Blitar, maka kami tidak berwenang melangkah yang diluar sistem.
”Pada dasarnya pokok permasalahanya kami hanya bisa meneruskan persoalan ini dan koordinasi dengan komisi yang membidangi di DPR- RI, kenapa insentif dari dana BOS yang diterima tidak sesuai dengan yang biasanya,” kata Sugeng Suroso.
Sugeng Suroso juga menyampaikan bahwa Kemenag Kabupaten Blitar mempunyai garis vertikal dengan Kementrian, tidak seperti pendidik lainya yang masuk pada lembaga Dinas pendidikan.
“Kemenag Kabupaten Blitar ini sesungguhnya memiliki hubungan langsung dengan kementrian Agama, nanti coba akan kita tindak lanjuti karena secara institusi kita juga punya mitra Komisi VIII DPRRI yang membidanginya, mungkin ada solusi terbaik, mereka juga warga kabupaten Blitar, dan tidak salah bila mereka wadul ke kami,” imbuhnya.
Sementara itu Drs. H. Hamim Thohari, M.A., Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, di temui di ruang kejanya Kamis (26/11/20) mengatakan, pihaknya enggan hal itu dikatakan pemotongan dan mohon diluruskan dan masalah itu sudah selesai, dana BOS sudah 100 % dicairkan sebelum mereka mengadu ke Komisi IV DPRD.
Terkait dana BOS yang betul bukan di potong, perlu di luruskan. Sebenarnya ke pusat kami mengajukan 33.000 siswa Madrasah sesuai verfal,namun dari pusat hanya turun 24.000, jadi dana yang turun agar tidak terjadi kecemburuan maka kita ratakan alokasinya agar semua menerima.
“Jadi itu bukan di potong mas ya, itu karen dana yang turun tak sesuai data, dan kami klarifilasi data sesuai acuan surat Kakanwil yang dasarnya ajuan dari kita, dan ditkndaklanjuti, dan akhirnya dana BOS sudah terpenuhi 100% masuk ke rekening Madrasah 1 hari sebelum pertemuan di Komisi IV kemarin,” pungkasnya. (za)
