Jakarta – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta terus memperjuangkan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 tertera pada Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD dari Fraksi PSI Anthony Winza Probowo mengatakan pada draft Perda, banyak hal yang harusnya masuk ke pasal terkait tanggung jawab malah justru dimasukan pasal bagian kewenangan, seperti mengenai pemberian insentif kepada tenaga medis dan tenaga pendukung yang hanya berupa wewenang Pemprov DKI. Sementara untuk memastikan insentif tersebut dibayarkan dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai seharusnya diatur sebagai tanggung jawab bukan hanya dalam bentuk kewenangan.
“Jika hanya berupa wewenang, maka secara hukum Pemprov DKI berhak untuk tidak melaksanakan wewenang tersebut. Karena itu seharusnya ditulis bahwa insentif ini merupakan tanggung jawab Pemprov sehingga tidak lempar-lemparan tanggung jawab di kemudian hari,” ujarnya.
“Perda ini semestinya bisa melindungi hak mereka. Jangan sampai mereka yang telah berjerih payah dalam penanganan Covid-19, masih harus berjuang lagi untuk mendapatkan hak mereka,” kata Anthony.
Anthony menambahkan Fraksi PSI juga mendorong agar Perda tersebut mencantumkan indikator pemberlakuan PSBB dan PSBB transisi berdasarkan kapasitas sistem kesehatan daerah, seperti persentase keterpakaian tempat tidur dan ruang intensif (BOR), lama waktu tunggu tes swab, dan positivity rate. Menurutnya selama ini pemberlakuan status PSBB dilakukan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mendadak tanpa konsultasi dengan DPRD. “Tanpa indikator yang jelas di level Perda, nanti yg terjadi adalah rem darurat lagi, hal ini membuat banyak pihak dirugikan terutama masyarakat pekerja, pelaku bisnis dan UMKM,” jelasnya.
Adanya indikator pemberlakuan yang jelas akan membantu memberi ‘aba-aba’ sehingga masyarakat dapat turut mengawasi penanganan COVID-19 di Jakarta. “Masyarakat jangan hanya dilihat sebagai obyek tapi jg hrs diberikan akses informasi dalam upaya pengendalian COVID-19 ini,“ tegas Anthony.
Perda Penanggulangan Covid ditargetkan selesai pada 13 Oktober mendatang, namun saat ini masih pada tahapan pembahasan pasal per pasal di Bapemperda. Anthony menuturkan mengingat pentingnya perda ini maka harus diperhatikan setiap penggunaan istilah hukum pada pasal tersebut. “Kami mendorong agar setiap pasal dibahas secara hati-hati dan seksama. Jangan sembrono dan terburu-buru hanya karena kita sudah menetapkan jadwal,” pintanya.Jhn
